Oleh: Akhmad Jasimul Ahyak
Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sudah merambat ke pelosok daerah terpencil, dan ini seolah menjadi drama tahunan yang tidak pernah usai. Ketika harga minyak mentah dunia bergejolak akibat ketegangan politik internasional, masyarakat di dalam negeri langsung dihadapkan pada dua pilihan pahit yang menghimpit: harga yang melonjak naik atau barangnya yang mendadak langka di pasaran. Ini merupakan fenomena yang kerap kali dijadikan keuntungan oleh oknum politik untuk mendapatkan uang yang lebih besar masuk ke kantongnya sendiri. Dan ini bukan sekadar urusan dinamika pasar ekonomi murni, melainkan sebuah realitas politik-ekonomi yang mencerminkan rapuhnya ketahanan energi nasional kita.
Dari sudut pandang pengambil kebijakan, menaikkan harga BBM atau membatasi kuotanya sering kali diklaim sebagai langkah penyelamatan yang tidak terhindarkan. Argumen klasik yang selalu digaungkan adalah kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM yang membengkak dianggap sebagai beban berat yang tidak tepat sasaran karena disinyalir turut dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Namun, jika kita melihat dari kacamata masyarakat bawah seperti para sopir taksi, pengemudi ojek, pelaku UMKM, hingga nelayan tradisional, maka argumen tersebut terasa sangat berjarak dan tidak berempati.
Bagi rakyat, BBM bukan sekadar komoditas komersial, melainkan urat nadi kehidupan. Ketika harga BBM naik atau pasokannya mendadak langka hingga memicu antrean panjang di sepanjang jalan menuju SPBU, efek dominonya sangat mengerikan. Biaya transportasi melambung tinggi, harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik, sementara daya beli masyarakat justru merosot tajam. Di sinilah letak ironinya: niat pemerintah menyelamatkan APBN justru kerap dibayar mahal dengan penurunan kesejahteraan hidup jutaan rakyatnya.
Kelangkaan dan kenaikan BBM ini juga membongkar fakta bahwa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat secara energi. Kejadian seperti ini membuat nasib isi dompet rakyat jelata sangat bergantung pada keputusan para elite politik yang sedang duduk di kursi empuknya. Setiap kali ada konflik geopolitik global, kita selalu menjadi korban yang gagap mengantisipasi dampaknya. Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi siklus tanpa akhir.
Pemerintah tidak bisa hanya menggunakan jurus instan seperti menaikkan harga atau memperketat kuota setiap kali APBN tertekan. Solusi struktural harus segera diambil. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan digitalisasi distribusi BBM bersubsidi secara akurat agar tepat sasaran, bukan sekadar wacana di atas kertas. Selain itu, tata kelola birokrasi energi harus dibenahi dan dibersihkan dari transaksi yang sering kali mempermainkan kuota demi keuntungan segelintir kelompok.
Pada akhirnya, BBM adalah ujian komitmen bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan. Kebijakan ini harus mencerminkan keseimbangan yang adil: menjaga stabilitas negara tanpa mengorbankan isi piring rakyat kecil. Menjadikan rakyat sebagai bemper terakhir dari kegagalan tata kelola energi global dan domestik adalah sebuah ketidakadilan publik yang harus segera diakhiri.
*Penulis adalah Ketua Lesbumi Pasongsongan
