Oleh: Muhammad Muhibbuddin*
Memasuki abad kedua, NU dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dari sekadar menjaga tradisi dan mengunggulkan kuantitas (jumlah) anggota. Di tengah derasnya arus digitalisasi global serta pesatnya laju perkembangan sains dan teknologi, kebesaran sebuah organisasi tidak lagi bisa hanya bersandar pada klaim mayoritas anggota (sawadul a’dzom) serta narasi-narasi yang jargonis, sloganistis dan emosional belaka. Buat apa secara kuantitas hebat, tapi secara kualitas nol besar?
Maka, di abad ke dua ini, alih-alih terus menerus membanggakan jumlah anggota, NU justru perlu melakukan refleksi kritis: benarkah NU sebesar yang selama ini digembar-gemborkan? Anggotanya mencapai 100 juta lebih? Atau jangan-jangan selama ini warga NU dan para elitnya justru terjebak dalam ilusi statistik dan narasi-narasi yang sebatas sloganistik? Di abad keduanya ini, NU harus membangun kebesarannya dengan ukuran-ukuran yang lebih kualitatif dan riil, ketimbang kuantitatif dan simbolis.
Harus diakui bahwa kepemimpinan NU selama ini, baik di pusat maupun di daerah, hanya mengandalkan klaim jumlah anggota mayoritas tanpa memverivikasinya secara riil dan akurat, juga lebih banyak diwarnai jargon-jargon besar dan sloganistik serta hanya dengan aktivitas-aktivitas tradisional-simbolis ( seperti konser shalawat, mujahadah, istigotsah kubro, pengajian umum, haul para masyayikh dsb.), ketimbang program-program yang riil, konkret, jangka panjang, terukur dan benar-benar berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, seperti memperbanyak aset-aset NU, membangun rumah sakit, membangun badan usaha dan ekonomi, membangun universitas, sekolah, industri, pertanian, kelautan, pusat pengembangan sains dan teknologi dsb.
Mohon maaf: sekalipun sekarang banyak elit dan para kiai NU yang kaya raya serta memiliki jabatan penting di struktur kekuasaan, tapi organisasi NU dan warga NU secara umum tetap kere dan miskin. Hingga memasuki abad keduanya ini, NU masih saja menjadi organisasi yang kere, miskin, terbelakang dan tak punya apa-apa. Satu-satunya aset yang dimiliki dan dibanggakan NU selama ini adalah umat yang setia, itu pun sering dipolitisasi, dieksploitasi dan dijual oleh para elitnya.
Parahnya lagi, kepemimpinan yang hanya diwarnai jargon, slogan, tradisi-tradisi simbolis dan lebih mengandalkan jumlah statistik anggota ini bertaut dengan tendensi-tendensi kekuasaan dan politik: dari dulu warga NU yang jumlahnya besar ini selalu dijual para elitnya untuk kepentingan kekuasaan. Banyak para politisi ingin dekat NU hanya karena ingin mendapatkan suara warga NU. Banyak orang ingin menjadi ketua NU hanya karena ingin menjadi Presiden, Wakil Presiden, atau kepala daerah. NU hanya djadikan sebagai batu loncatan. Setelah ambisi politik tercapai, NU dan warga NU akan segera dicampakkan dan baru akan disapa lagi ketika musim Pemilu atau Pilkada berikutnya. Begitulah irama yang selama ini berjalan berulang-ulang dalam sistem kepemimpinan NU. Karenanya tidak salah kalau muncul ungkapan sinis dan menggelitik: “Para elit NU hanya bisa jualan ummat.Tidak lebih!”
Maka, karena kepemimpinan merupakan aspek kunci dalam tubuh organisasi, di abad kedua ini aspek kepemimpinan NU harus banyak disorot. Kepemimpinan termasuk faktor utama bagi NU untuk tampil sebagai organisasi besar, profesional dan bermartabat. Kalau selama ini banyak yang mengatakan bahwa NU masih belum mampu mentransformasikan dirinya dari jamaah (kerumunan/paguyuban) menjadi jam’iyyah (organisasi), maka salah satu faktornya adalah soal kepemimpinan.
***
Kepemimpinan NU
Kepemimpinan dalam organisasi apapun selalu berada dalam ketegangan antara idealitas-normatif dan realitas-praksis; antara semangat pengabdian dan kepentingan kekuasaan; antara spirit khidmah dan keuntungan ghanimah. Hal ini juga tampak dalam dinamika NU sebagai organisasi Islam yang mengusung nilai-nilai tradisional Ahlussunnah wal Jama’ah sekaligus terlibat dalam ruang sosial-politik. Di satu sisi, kepemimpinan NU diidealkan sebagai bentuk khidmah (pengabdian/pelayanan) kepada umat, di sisi lain, tidak dapat dihindari adanya tarik-menarik dengan ambisi kekuasaan-politik, baik dalam lingkup internal organisasi maupun dalam relasi dengan negara. Untuk memahami dinamika ini, teori elit dan kekuasaan menjadi kerangka analisis yang relevan.
Dalam perspektif teori elit klasik, Vilfredo Pareto menegaskan bahwa di setiap masyarakat selalu terdapat minoritas elit yang memegang kekuasaan, sementara mayoritas berada dalam posisi yang dipimpin/dikuasai (Pareto, 1935: 142). Dalam konteks NU, minoritas elit ini dapat berupa Kiai, Gus, pengurus struktural, maupun tokoh intelektual yang memiliki modal simbolik dan kultural. Kepemimpinan mereka tidak hanya bersumber dari posisi formal, tetapi juga dari legitimasi keilmuan dan kharisma religius.
Selain itu, dalam The Ruling Class, Gaetano Mosca menyebutkan bahwa kelas elit mempertahankan kekuasaan melalui organisasi dan legitimasi ideologis (Mosca, 1939: 53). Dalam NU, legitimasi tersebut sering kali dibangun melalui narasi-narasi dan jargon-jargon khidmah atau pengabdian, seperti memperjuangkan umat dan merawat tradisi, menjadi benteng bangsa dan negara, membangun peradaban dunia dsb. Narasi-narasi dan jargon-jargon besar nan abstrak seperti ini turut menjadi fondasi etika kepemimpinan yang membedakan NU dari organisasi politik murni. Namun, justru di sinilah muncul ambiguitas: apakah khidmah benar-benar menjadi orientasi utama, ataukah sekadar menjadi legitimasi moral bagi kepentingan kekuasaan? Apakah narasi-narasi itu benar-benar diwujudkan dalam program-program konkret yang relevan (relate) dengan kebutuhan umat (warga NU) dan secara riil memberikan dampak positif pada kehidupan mereka ataukah sebatas jagon-jargon kosong?
Teori kekuasaan dari Max Weber membantu menjelaskan fenomena ini. Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe: tradisional, karismatik, dan rasional-legal (Weber, 1978: 215). Dalam NU, ketiganya hadir secara bersamaan. Otoritas tradisional tampak dalam penghormatan terhadap Kiai, Gus dan pesantren; otoritas karismatik muncul dari figur-figur yang memiliki pengaruh personal; sementara otoritas rasional-legal terlihat dalam struktur organisasi modern. Ketegangan antara ketiga bentuk otoritas ini sering kali memunculkan konflik etis dalam kepemimpinan.
Dalam praktiknya, kepemimpinan berbasis khidmah menuntut integritas moral, keikhlasan, dan orientasi pelayanan. Hal ini sejalan dengan etika kepemimpinan Islam yang menekankan amanah dan tanggung jawab sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan dalam NU juga memiliki nilai strategis dalam kontestasi politik nasional. Sejak era reformasi, banyak kader NU yang terlibat dalam politik praktis, baik melalui partai politik maupun jabatan publik. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi khidmah menuju kalkulasi kekuasaan.
Dalam kerangka teori elit modern, C. Wright Mills memperkenalkan konsep power elite, yaitu kelompok kecil yang menguasai institusi-institusi strategis dalam masyarakat (Mills, 1956: 3). Jika konsep ini diterapkan pada NU, maka dapat dilihat bahwa terdapat jaringan elit yang memiliki akses dan privilage terhadap sumber daya organisasi, politik, dan ekonomi. Jaringan ini berpotensi menciptakan oligarki internal, di mana keputusan-keputusan penting organisasi tidak selalu mencerminkan aspirasi dan kebtuhan akar rumput.
Maka benar apa yang dikatakan Robert Michels dengan konsepnya “hukum besi oligarki” bahwa setiap organisasi, termasuk yang demokratis, cenderung berkembang menjadi oligarki (Michels, 1915: 365). Dalam NU, kecenderungan ini dapat terlihat dalam dominasi figur-figur tertentu dalam struktur kepemimpinan, serta reproduksi kekuasaan melalui jaringan kultural dan genealogis. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis: sejauh mana kepemimpinan NU masih mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme, partisipasi dan semangat keakyatan/keumatan?
Ketegangan antara khidmah dan ambisi kekuasaan juga dapat dianalisis melalui konsep hegemoninya Antonio Gramsci. Gramsci menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui dominasi, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun secara kultural (Gramsci, 1971: 12). Dalam NU, hegemoni elit sering kali dibangun melalui narasi-narasi keagamaan, tradisi-tradisi pesantren, dan simbol-simbol religius. Dengan demikian, ambisi kekuasaan dapat disamarkan atau ditutup-tutupi dengan klaim-klaim pengabdian (Khidmah).
***
Kepemimpinan di Abad Kedua NU
Di abad kedua, harus ada transformasi kepemimpinan yang signifikan di tubuh NU. Klaim atau narasi pengabdian yang mendasari kepemimpinan NU tidak cukup hanya diungkapkan dalam slogan-slogan kosong dan abstrak tetapi harus diwujudkan dalam bentuk program-program konkret dan jangka panjang sehingga benar-benar bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang riil terhadap kehidupan warga NU khususnya dan terhadap seluruh warga masyarakat umumnya.
Jika pada abad pertama kepemimpinan NU lebih bertumpu pada otoritas kiai berbasis pesantren dan jaringan tradisional, maka pada abad kedua dibutuhkan sintesis antara warisan tersebut dengan kapasitas adaptif terhadap modernitas global. Dengan kata lain, tipe kepemimpinan ideal bukan sekadar melanjutkan tradisi khidmah, tetapi juga mentransformasikannya agar relevan dalam konteks kontemporer.
Maka, kepemimpinan NU abad kedua yang pertama-tama dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bersifat etis-transformatif. Konsep kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh James MacGregor Burns menekankan bahwa pemimpin tidak hanya mengelola organisasi, tetapi menginspirasi perubahan nilai dan orientasi pengikutnya (Burns, 1978: 20). Dalam konteks NU, kepemimpinan transformasional harus berakar pada etika Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan. Pemimpin NU tidak cukup hanya menjaga tradisi, tetapi harus mampu mengartikulasikan visi keislaman yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu aktual seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, keterbelakangan, ketidakadilan, krisis lingkungan dsb. Di sini, khidmah dimaknai ulang sebagai pengabdian yang transformatif, bukan sekadar pelayanan simbolis apalagi hanya jargonis dan sloganistis.
Kedua, diperlukan model kepemimpinan kolektif-kolegial. Abad kedua NU menuntut distribusi kekuasaan yang lebih merata, di mana keputusan strategis tidak didominasi oleh segelintir elit. Tradisi musyawarah mencapai mufakat yang telah lama menjadi bagian dari NU perlu diperkuat dengan mekanisme kelembagaan yang lebih transparan dan partisipatif. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi moral organisasi sekaligus mencegah reproduksi kekuasaan berbasis patronase (patron-client).
Ketiga, kepemimpinan ideal NU harus mengintegrasikan otoritas tradisional dengan rasionalitas modern. Kiai tetap menjadi pusat otoritas moral dan spiritual, tetapi kepemimpinan organisasi tidak bisa hanya bergantung pada kharisma belaka. Diperlukan kemampuan manajerial, literasi digital, dan pemahaman terhadap tata kelola organisasi modern. Dalam hal ini, NU perlu mendorong kaderisasi pemimpin yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi profesional di berbagai bidang. Integrasi ini akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak kehilangan akar tradisinya, tetapi juga tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Keempat, kepemimpinan abad kedua NU harus memiliki dimensi intelektual-kritis. Tradisi intelektual NU yang tercermin dalam bahtsul masail perlu diperluas menjadi ruang produksi pengetahuan yang lebih progresif dan kontekstual. Mengacu pada konsep hegemoninya Gramsci, kepemimpinan NU harus mampu membangun kepemimpinan organik yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menciptakan wacana tandingan terhadap dominasi ideologi global yang cenderung hegemonik, dominatif dan imperialistik. Dengan demikian, pemimpin NU berperan sebagai organic intellectual yang menghubungkan tradisi pesantren dengan dinamika masyarakat kontemporer.
Lalu kelima, pentingnya kepemimpinan berbasis integritas dan asketisme sosial. Dalam konteks meningkatnya godaan kekuasaan politik, pemimpin NU harus mampu menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan dan kepentingan politik praktis. Hal ini bukan berarti menolak keterlibatan politik, tetapi menempatkannya dalam kerangka etika khidmah atau pengabdian kepada ummat. Mengacu pada teori elit-nya Mills, keterlibatan dalam jaringan kekuasaan berpotensi menciptakan power elite yang menjauh dari basis sosial (Mills, 1956: 3). Oleh karena itu, pemimpin NU harus memiliki komitmen asketik: kemampuan untuk membatasi diri dari akumulasi kekuasaan dan privilese demi menjaga etos khidmah, semangat kerakyatan/keumatan dan kepercayaan publik.
Dengan demikian, tipe kepemimpinan ideal bagi abad kedua Nahdlatul Ulama adalah kepemimpinan yang mampu mensintesiskan khidmah dengan profesionalitas, tradisi dengan modernitas, serta moralitas dengan kapabelitas. Tantangan terbesar bukan sekadar merumuskan konsep ideal, tetapi memastikan implementasinya dalam struktur organisasi yang nyata. Tanpa reformasi kelembagaan yang serius, konsep kepemimpinan ideal berisiko menjadi retorika normatif semata.
Jadi, masa depan NU sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Jika mampu mengelola ketegangan antara pengabdian dan kekuasaan secara etis, kritis dan reflektif, NU tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi model kepemimpinan keagamaan yang relevan bagi dunia modern. Namun, jika gagal, maka NU berisiko terjebak dalam logika elitisme dan budaya oligarki yang justru bertentangan dengan semangat khidmah sebagai fondasi historisnya.
*Muhammad Muhibbuddin adalah penulis lepas dan warga NU pinggiran. Aktif sebagai pengajar dan pegiat literasi di PP.Kutub Hasyim Asy’ari, Yogyakarta.
Editor : Fathor Rasyid
Ilustrasi : suaraislam.id